Digitalisasi Pasar DKI: Antara Modernisasi dan Tantangan Literasi
Finnews.id – Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem pembayaran QRIS di seluruh pasar mulai tahun depan. Namun, di balik semangat digitalisasi, muncul pertanyaan: apakah semua pedagang dan pembeli siap beralih ke transaksi digital?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan rencana besar seluruh pasar tradisional di ibu kota akan menerapkan sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mulai tahun depan.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembukaan Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Gelora Bung Karno, Sabtu 25 Oktober 2025. Menurutnya, digitalisasi pasar adalah bagian dari transformasi ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan pembeli.
“Kalau di Jakarta iya, akan diperluas ke seluruh pasar yang ada. Sekarang ini semua pasar sudah memiliki kerja sama dengan bank binaannya,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, sistem pembayaran berbasis QRIS bukan sekadar alat transaksi digital, tetapi juga strategi untuk menekan tindak kejahatan di lingkungan pasar.
“Begitu masyarakat di pasar menggunakan QRIS, premannya akan berkurang signifikan, copetnya juga berkurang. Kalau dia curi QRIS-nya, nggak bisa dipakai buat belanja,” katanya dengan nada optimistis.
Manfaat dan Dukungan dari BI serta OJK
Program digitalisasi pasar ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, Pramono menyebutkan adanya ide lomba digitalisasi pasar yang melibatkan bank-bank sebagai peserta dan BI-OJK sebagai dewan juri.
Sementara itu,Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan menyambut baik rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa BI akan menindaklanjuti arahan Gubernur melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Ini ide luar biasa Pak Gubernur, dan disambut oleh Tim TP2DD. Kita akan follow up sesuai arahan beliau dan memperluas di tahun depan,” kata Iwan.
