Pemilu itu dilaksanakan oleh panitia pemilu. Merekalah yang sekarang amat sibuk menyeleksi calon. Kerepotan itulah yang menyebabkan pemilu minta ditunda sebulan.
Jangan-jangan dua bulan.
Atau tiga bulan.
Tapi tidak ada yang mempersoalkan penundaan itu. Terserah saja. Bahkan tidak ada kegiatan politik apa-apa di sana. Semua sibuk membangun kehidupan baru masing-masing.
Sayalah yang justru asyik membayangkan model demokrasi Syria ke depan. Kalau pemilu tanpa partai ini berlangsung sukses, jangan-jangan justru itu yang akan lebih efisien.
Di Hong Kong, parlemen juga tidak sepenuhnya hasil pemilu. Sudah sejak Hong Kong masih dikuasai Inggris. Di Hong Kong penghormatan atas golongan-golongan sangat menonjol. Tiap golongan punya wakil di parlemen. Padahal golongannya begitu banyak.
Parlemen-lah yang menentukan golongan apa saja yang harus punya wakil di parlemen: golongan industri, golongan dagang, golongan dokter, golongan apoteker, golongan buruh, golongan arsitek, golongan akuntan, golongan notaris, dan banyak lagi.
Tiap-tiap golongan memutuskan siapa yang mewakili golongan itu di parlemen.
Dengan dilaksanakannya pemilu di Syria bulan ini saya justru waswas: jangan-jangan pemilu itu membuat ketertarikan masyarakat ke politik meningkat. Lalu terjadilah konflik politik.
Agar politik tidak menimbulkan minat yang berlebihan baiknya anggota DPR jangan bergaji besar. Anggota DPR cukup mendapatkan gaji sesuai dengan penghasilan rata-rata rakyat yang diwakilinya. Yang kalau di Indonesia, rata-rata itu, sekitar Rp 7,5 juta/bulan.
Di Hong Kong gaji anggota parlemen memang tinggi: Rp 230 juta/bulan. Masih ditambah tunjangan kesehatan sekitar Rp 100 juta/tahun. Tapi income per kapita rakyat Hong Kong adalah USD53.000. Sedang income per kapita rakyat Indonesia hanya USD4.800. Hanya kurang dari 10 persennya. Berarti kalau pakai ukuran Hongkong, maka gaji anggota parlemen Indonesia seharusnya Rp35 juta/bulan. Berarti usul saya di atas terlalu rendah.
Syria terlihat seperti tidak kesusu mengejar sistem demokrasi apa yang akan dipilih. Syria masih punya waktu lima tahun –kini masih empat tahun– untuk menetapkan konstitusi baru. Juga untuk memilih presiden baru.
