Oleh: Dahlan Iskan
Covid-19 datang lagi? Tidak. Tapi Bupati Jember Muhammad Fawait, mengeluarkan surat edaran mirip zaman Covid. Isinya: agar semua instansi melakukan WFH –tidak perlu masuk kantor. Kerja dari rumah saja. Pun para guru. Sekolah tidak diliburkan tapi semua murid diminta belajar online. Guru tidak usah datang ke sekolah.
Musibah besar sedang melanda Jatim bagian timur. Wilayah ini menjalani semacam lock down. Bensin langka di Jember dan Bondowoso. Kalau pun ada, harganya selangit. Bisa Rp 35.000 per liter. Bupati Jember pilih mengurangi mobilitas penduduknya.
Dua musibah itu datang hampir bersamaan. Dua-duanya dibuat manusia. Keputusan perbaikan jalan antara Jember Banyuwangi dibuat bersamaan dengan keputusan dilarangnya sebagian besar Kapal ferry menyeberangi Selat Bali.
Perbaikan jalan antara Jember Banyuwangi memang sudah mendesak. Kawasan Gunung Gumitir sudah longsor. Kalau dibiarkan jalan itu bisa putus total.
Di saat yang hampir bersamaan terjadi kecelakaan kapal ferry di Selat Bali. Tenggelam. Membawa banyak korban. Pemerintah pun ambil tindakan tegas: melarang kapal yang tidak layak layar. Jumlah kapal turun drastis. Jumlah yang masih boleh berlayar tidak mencukupi kebutuhan. Hanya 4 kapal yang boleh melayani penyeberangan. Apalagi yang masih layak layar pun diminta hanya berisi 80 persen dari kapasitas.
Anda sudah tahu: betapa panjang antrean menyeberang ke Bali. Dan sebaliknya. Saking panjangnya antrian kendaraan itu mungkin sampai terlihat dari bulan.
Bupati Banyuwangi kewalahan menerima kemarahan publik. Pun gubernur Jatim. Tapi urusan kapal bukanlah wewenang dua wanita kepala daerah itu. Soal ini sepenuhnya wewenang pusat. Keduanya hanya bisa minta agar pusat segera menambah kapal yang masih laik jalan. Tentu tidak bisa cepat. Harus dikirim dari kawasan lain Indonesia. Itu pun kalau yang ada juga masih laik layar.
Bupati Jember pilih melakukan apa yang bisa ia lakukan: instruksi WFH. Sekalian agar pusat tahu begitu seriusnya persoalan di Selat Bali dan di Gunung Gumitir.
