finnews.id – Ditengah-tengah memanasnya perang tarif dagang di antara Amerika Serikat (AS) dan China, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2025 diperkirakan akan tetap positif.
Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya, serta peningkatan musiman permintaan selama perayaan Idul Fitri 1446 H.
Selain itu, keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi.
“Investasi swasta masih baik didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif. Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat,” jelas Mahendra kepada Disway di Jakarta, pada Jumat 25 April 2025.
Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga terpantau tetap terkendali. Menurut Mahendra, hal ini juga didukung oleh kebijakan stabilisasi BI di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.
“Nilai tukar Rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12 persen point-to-point (p-t-p) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025,” jelas Mahendra.
“Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa kinerja APBN Triwulan I-2025 terjaga dengan baik.
Menurutnya, hal ini tecermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp 104,2 triliun (0,43 persen PDB), keseimbangan primer positif Rp 17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp 145,8 triliun (SILPA).
“Kinerja Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp 516,1 triliun (17,2 persen dari target APBN), sementara Belanja Negara mencapai Rp 620,3 triliun (17,1 persen dari pagu APBN) dengan tren yang menguat di bulan Maret 2025,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa hal ini juga termasuk kepada daya beli masyarakat. Menurut Menkeu Sri Mulyani, daya beli masyarakat masih dalam kondisi yang kuat.
“Penerimaan rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian serta daya beli masyarakat masih kuat secara umum,” jelas Menkeu Sri Mulyani. (Bianca Chairunnisa)
