finnews.id – Dunia media massa kembali disorot menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Direktur Pemberitaan Jak TV sebagai salah satu tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Kasus ini terkait dengan skandal besar dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) serta impor gula mentah dan tambang timah.
Direktur Pemberitaan tersebut berinisial TB, dan dituding berperan dalam menghambat proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menjadi salah satu dari tiga tersangka yang diumumkan oleh Direktur Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa dini hari, 22 April 2025.
“Ketiga tersangka yakni MS selaku advokat, JS sebagai dosen dan advokat, serta TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV,” ujar Qohar.
Kejagung belum merinci lebih lanjut sejauh mana keterlibatan TB dan bentuk peran media dalam dugaan obstruksi hukum ini. Namun, penetapan tersangka dari kalangan media menandai perkembangan serius dalam penanganan perkara korupsi besar yang menyeret banyak pihak lintas sektor.
Jejak Digital Disita, Peran Media Ditelusuri
Dalam proses penyidikan, Kejagung telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti elektronik, termasuk dokumen dan perangkat digital seperti laptop dan ponsel milik para tersangka.
“Penyidik telah menyita dokumen, barang bukti elektronik baik HP maupun laptop yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan,” ungkap Qohar.
Penyidik menilai terdapat cukup bukti untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka berdasarkan Pasal 21 UU 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ditahan 20 Hari, Investigasi Berlanjut
Baik TB maupun JS langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Sedangkan Marcella Santoso (MS), tersangka lain yang juga terlibat dalam perkara suap minyak goreng, tidak ditahan karena masih menjalani proses hukum dalam perkara sebelumnya.
Penyidik menyatakan akan terus mendalami alur komunikasi dan dugaan intervensi informasi yang dilakukan melalui atau melibatkan media.
Langkah ini membuka diskusi luas tentang potensi penyalahgunaan kekuatan media untuk memengaruhi proses hukum, terutama dalam perkara strategis yang menyangkut hajat publik. (Fajar Ilman)
