finnews.id – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indoonesia (PDSKJI) menanggapi kebijakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal kewajiban pemeriksaan kesehatan jiwa berkala bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
“Kebijakan ini merupakan langkah terobosan dalam menjaga kualitas dan profesionalisme dokter sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PDSKJI Andi Jayalangkara Tanra dalam keterangan resmi, dikutip 14 April 2025.
Menurutnya, profesionalisme tenaga medis tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis saja, tetapi juga kesiapan mental.
“Kesiapan psikologis dalam menghadapi beban kerja, tantangan etik, serta tekanan emosional yang menyertai praktik kedokteran,” paparnya.
Selain itu, “Menjaga kesehatan jiwa dokter adalah bagian dari menjaga keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan secara keseluruhan.”
Mengingat pemeriksaan kesehatan jiwa berkala dapat mendeteksi lebih dini potensi gangguan psikologis dan menjadi bagian dari sistem pendukung profesional yang sehat dan berkelanjutan.
“Kesehatan jiwa tenaga medis harus menjadi perhatian bersama, sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional,” tegasnya.
Pihaknya meyakini bahwa dokter yang sehat secara mental mampu memberikan pelayanan yang lebih aman, empatik, dan berkualitas tinggi.
“Dalam konteks ini, pelaksanaan tes kesehatan jiwa tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghakiman, melainkan sebagai bagian dari sistem mutu dan pembinaan profesional yang bersifat manusiawi,” pungkasnya.
Pihaknya lantas merekomendasikan agar pelaksanaan skrining kesehatan jiwa dilakukan minimal satu kali setiap tahun, menggunakan wawancara klinis serta alat ukur psikologis yang tervalidasi secara ilmiah.
“Penerapan pendekatan edukatif dan non-stigmatisasi dalam proses pemeriksaan, guna memastikan bahwa tes ini menjadi bagian dari pengembangan profesional, bukan sebagai alat kontrol atau penilaian semata,” tutur Andi.
Selain pemeriksaan kesehatan jiwa, ia menekankan pula pentingnya penyediaan layanan pendampingan psikologis dan psikiatri yang sistematis di setiap institusi pendidikan.
Hal ini agar peserta PPDS yang membutuhkan dukungan dapat memperoleh akses layanan yang tepat dan cepat. (Annisa Zahro)
