finnews.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini berlangsung lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berkat berbagai langkah antisipasi dan koordinasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PU bersama Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, PT Jasa Marga Tbk, dan instansi terkait lainnya.
Saat meninjau kesiapan jalur mudik di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jumat (28/3/2025), Dody menyoroti upaya maksimal dalam memastikan kondisi infrastruktur jalan nasional, baik tol maupun non-tol, tetap dalam keadaan mantap dan layak dilintasi. Petugas lapangan telah melakukan preservasi jalan secara mobile untuk menangani berbagai kendala yang mungkin muncul selama arus mudik. Selain itu, kebijakan arus lalu lintas satu arah atau one way juga diterapkan untuk mengurai kepadatan.
Optimalisasi Layanan di Jalan Tol
Kesiapan layanan transaksi di gerbang tol menjadi salah satu faktor utama dalam kelancaran mudik tahun ini. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Jasa Marga untuk memastikan kesiapan layanan transaksi. Petugas tambahan juga disiagakan untuk membantu proses tapping dengan mobile reader,” ujar Dody.
Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan antrean di gerbang tol, terutama menjelang puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada Sabtu (29/3/2025) subuh. Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk, Reza Febriano, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan top-up saldo uang elektronik yang lebih banyak dan dapat dilakukan secara mobile. “Layanan top-up kini bisa dilakukan secara mobile, sehingga satu petugas dapat melayani dua gardu transaksi sekaligus,” jelas Reza.
Antisipasi ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian tahun lalu, di mana banyak pemudik kehabisan saldo saat tiba di gerbang tol. Selain itu, Jasa Marga juga memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui aplikasi Jasa Marga Integrated Digital Map, yang mampu memprediksi potensi kepadatan lalu lintas. Data prediksi ini kemudian dibagikan kepada pihak kepolisian untuk membantu pengambilan keputusan terkait rekayasa lalu lintas.
