“Sebaiknya semua truk diarahkan ke jalan tol. Mungkin dari sisi tarif kita perlu membuat kebijakan khusus agar para pengusaha truk bersedia pindah ke jalan tol secara sukarela,” jelas Dody.
Namun, ia juga menyadari bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada sektor ekonomi, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan bisnis mereka pada lalu lintas kendaraan di jalan nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi UMKM agar tetap mendapatkan manfaat, seperti membuka akses mereka ke rest area jalan tol.
Untuk memastikan penanganan yang komprehensif, Kementerian PU akan segera menjadwalkan diskusi lintas kementerian pasca-Lebaran. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menekan jumlah kendaraan ODOL, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.
Dengan semakin tegasnya upaya pemerintah dalam menangani kendaraan ODOL, diharapkan jalan nasional bisa lebih terawat dan risiko kecelakaan dapat ditekan, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. (*)
