“Untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen, jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar Rp7 miliar,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret 2025.
Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ayu/dsw).
Dengan semangat itu, Hubexo Asia Awards 2025 tidak hanya sekadar perayaan, melainkan...
Sigit Nugroho12 jam lalu
finnews.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menunjukkan taringnya....
Sigit Nugroho15 jam lalu
Aktivis PMII ini pun menjelaskan pihaknya bersama sejumlah aktivis nasional akan segera...
Sigit Nugroho1 hari lalu
“Tugas kita sebagai kader PDI Perjuangan adalah menjaga api kemerdekaan agar tetap...
Sigit Nugroho1 hari lalu
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
