“Untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen, jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar Rp7 miliar,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret 2025.
Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ayu/dsw).
Pihak Leonardi juga mempertanyakan absennya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek...
Verly3 jam lalu
Oleh karena itu, pelamar diminta berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan lowongan kerja...
Virzha4 jam lalu
Penyaluran dana ini akan dilakukan setiap bulan melalui lima bank nasional, yaitu...
Verly4 jam lalu
Dengan berbagai posisi yang tersedia, baik untuk fresh graduate maupun berpengalaman, peluang...
Virzha7 jam lalu
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
