“Untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen, jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar Rp7 miliar,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret 2025.
Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ayu/dsw).
Sahroni25 Februari 2026, 22:22
BPOM juga mengajak warga untuk segera melaporkan jika menemukan kecurigaan terhadap produk...
Lina Setiawati25 Februari 2026, 13:58
finnews.id – Sebuah aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan peserta di...
Dimas Satriyo25 Februari 2026, 11:27
“Kopdes ini akan menjadi instrumen pemutar uang di desa Ranjeng sehingga akan...
Esnoe Wardhana24 Februari 2026, 23:16
Rositah menjelaskan, terduga pelanggar disebut melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah...
Afdal Namakule24 Februari 2026, 11:42
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
