finnews.id – Perencanaan tata ruang yang baik memiliki peran krusial dalam mengurangi risiko bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di Indonesia. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa tata ruang berbasis mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta pada Kamis, 20 Maret 2025, Wamen Ossy menyampaikan bahwa sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. “Perencanaan tata ruang yang efektif bukan lagi sekadar wacana, tetapi harus diimplementasikan secara konkret di tingkat pusat maupun daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ungkapnya.
Tata Ruang sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Perencanaan tata ruang yang tepat tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan selaras dengan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Wamen Ossy menegaskan bahwa aspek mitigasi risiko bencana harus menjadi elemen utama dalam kebijakan tata ruang guna menciptakan kehidupan yang lebih aman dan nyaman.
Ada beberapa aspek penting dalam perencanaan tata ruang yang efektif, di antaranya:
- Identifikasi zona rawan bencana untuk menghindari pembangunan di lokasi yang berisiko tinggi.
- Pengurangan kerentanan infrastruktur dengan memperhitungkan daya tahan bangunan terhadap potensi bencana.
- Penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman guna memastikan kelangsungan layanan publik saat terjadi bencana.
Dengan penerapan tata ruang yang baik, dampak bencana dapat diminimalisir, korban jiwa dapat ditekan, serta kerugian ekonomi dapat dicegah.
Tantangan Implementasi Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
Meskipun tata ruang berperan besar dalam mitigasi bencana, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Wamen Ossy menyoroti beberapa faktor yang perlu diperkuat, seperti:
- Koordinasi antar lembaga untuk memastikan kebijakan tata ruang selaras dengan upaya mitigasi bencana.
- Pemanfaatan teknologi dan data guna meningkatkan akurasi dalam pemetaan risiko bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM agar perencanaan dan eksekusi kebijakan dapat berjalan efektif.
- Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tata ruang yang sesuai regulasi.
- Integrasi kebijakan dan peraturan untuk memperkuat pengendalian serta penertiban tata ruang di lapangan.
Sinergi ATR/BPN dan BNPB dalam Mitigasi Bencana
Dalam forum tersebut, Wamen Ossy juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menangani risiko bencana. “ATR/BPN memiliki peran dalam perencanaan tata ruang, sedangkan BNPB berfokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko. Sinergi antara kedua lembaga ini sangat penting dalam menciptakan solusi yang efektif,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta para kepala daerah yang hadir secara langsung maupun daring.
