Afdal NamakuleUpdated 6 bulan lalu428
“Dari kejanggal-kejanggalan ini maka wajar apabila kejaksaan menciu ada korupsi di dalam proses perizinanya” ujar Nadif.
Nadif juga meminta agar DPRD Malteng menggunakan kewenangannya secara tegas dan mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan izin PT. Waragonda.
“Kami hanya butuh DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk dukungan kepada kami masyarakat. Suda berulang kali kami melakukan RDP tapi tak kunjung Rekomendasi itu keluar. Ada apa sebenarnya?” pungkas Nadif. (*)
Tak jarang, keputusannya membuat hubungan panas dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen...
Dimas Satriyo12 jam lalu
finnews.id – Kabar baik datang untuk para pekerja informal, khususnya pengemudi ojek...
Sigit Nugroho13 jam lalu
Sampai saat ini, polisi belum bisa memastikan motif dua anak tersebut melakukan...
Dimas Satriyo14 jam lalu
Delapan jenazah dan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 15 orang dibawa dengan...
Dimas Satriyo14 jam lalu
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
