Afdal Namakule15 Maret 2025, 21:49556
“Dari kejanggal-kejanggalan ini maka wajar apabila kejaksaan menciu ada korupsi di dalam proses perizinanya” ujar Nadif.
Nadif juga meminta agar DPRD Malteng menggunakan kewenangannya secara tegas dan mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan izin PT. Waragonda.
“Kami hanya butuh DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk dukungan kepada kami masyarakat. Suda berulang kali kami melakukan RDP tapi tak kunjung Rekomendasi itu keluar. Ada apa sebenarnya?” pungkas Nadif. (*)
Menhub turut mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi...
Esnoe Wardhana17 Desember 2025, 20:35
Kebutuhan Pemulihan Rp51,82 Triliun Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kebutuhan dana...
Gatot Wahyu17 Desember 2025, 20:19
Mereka akan menjadi instruktur penerbang Rafale di lingkungan TNI AU, bertugas menyiapkan...
Rizal Husen17 Desember 2025, 19:49
Kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan administrasi perjalanan internasional, terutama bagi pelaku usaha,...
Rizal Husen17 Desember 2025, 17:56
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
