Afdal NamakuleUpdated 5 bulan lalu357
“Dari kejanggal-kejanggalan ini maka wajar apabila kejaksaan menciu ada korupsi di dalam proses perizinanya” ujar Nadif.
Nadif juga meminta agar DPRD Malteng menggunakan kewenangannya secara tegas dan mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan izin PT. Waragonda.
“Kami hanya butuh DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk dukungan kepada kami masyarakat. Suda berulang kali kami melakukan RDP tapi tak kunjung Rekomendasi itu keluar. Ada apa sebenarnya?” pungkas Nadif. (*)
finnews.id – Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto...
Mihardi2 jam lalu
“Rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus di Istana Negara,” katanya. Pidato...
Mihardi3 jam lalu
Dia menambahkan bahwa selain demi stabilitas nasional, keputusan ini juga dilandasi oleh...
Afdal Namakule9 jam lalu
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu Pertalite Rp10.000 per liter Pertamax Rp12.800...
Afdal Namakule9 jam lalu
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
