finnews.id – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiaktor menanggapi polemik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadiliah yang melarang pengecer menjual tabung gas LPG 3 kilogram. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi pertamina.
Kebijakan ini menuai polemik di tengah masyarakat, sebab terjadi kelangkaan tabung gas LPG 3 kg hingga memaksa masyarakat harus antre berjam-jam untuk membelinya di pangkalan pertamina.
Aturan tersebut kemudian diubah atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan kembali ke semula, yakni pengecer bisa menjual LPG 3kg.
Prof Henri Subiakto mempertanyakan keputusan Bahlil tersebut, sebab menurutnya Bahlil berani membuat keputusan yang berdampak keresahan di tengah masyarakat.
“Kenapa Bahlil doktor hebat lulusan UI yang hanya kuliah 1,8 tahun berhasil lulus dengan predikat cumlaud bisa nampak begitu bodohnya saat membuat kebijakan tentang distribusi gas LPG 3 kg?” tanya Prof Henri dikutip dari akun X miliknya, @henrysubiakto, Rabu 5 Februari 2025.
“Sudah tahu kalau infrastrukturnya belum siap, masyarakat luas sangat tergantung pada gas melon dan juga belum siap dengan sistem baru, kenapa Bahlil serta merta kok berani membuat kebijakan yang jelas2 berdampak langsung menciptakan keresahan dan kemarahan rakyat?” sambungnya.
Prof Henri mempertanyakan Bahlil yang seolah tidak berfikir panjang atas kebijakan tersebut yang berdampak luas di masyarakat. Dia juga mempertanyakan kebijakan Bahlil tersebut atas perintah Presiden Prabowo atau bukan.
“Apakah seorang menteri yang bergelar doktor itu tak mampu berpikir panjang, dan mengantisipasi akan munculnya kehebohan karena kebijakannya? Ataukah kebijakan tersebut memang sengaja dibuat dalam waktu yang dihitung tepat karena terkait adanya tujuan tertentu? Atau benarkah kebijakan Bahlil yg membuat heboh tersebut adalah kebijakan atas perintah Presiden Prabowo?” tanya dia.
Prof Henri mengatakan, rakyat saat ini mempertanyakan sosok Bahlil yang membuat yang secara tiba-tiba membuat kehebohan dengan kebijakannya.
Dia juga mempertanyakan sosok yang menjadikan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Selain itu, Prof Henri juga singgung presiden ke-7 Jokowi Widodo yang menyodorkan Bahlil untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.
“Siapa yang menjadikan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar? Diakui sendiri oleh Bahlil, itu karena tangan Raja Jawa yang menjadi endorser dan pendorong utama. Pertanyaan berikut, siapa yang mengangkat Bahlil menjadi Menteri ESDM di kabinet Merah Putih sekarang? Siapa lagi kalau bukan Jokowi, dialah bos utama Bahlil yang menyodorkan dan menitipkan namanya ke Presiden Prabowo,” kata Prof Henri.
Dia menduga, Bahlil sengaja membuat kebijakan agar ada kegaduhan di tengah masyarakat dan menciptakan dampak buruk kepada pemerintah Prabowo Subianto.
“Kalau sekarang rakyat curiga bahwa ribut ribut gas melon itu adalah sebuah keadaan yang mungkin disengaja diciptakan oleh Bahlil untuk memunculkan dampak buruk pada persepsi tentang kurang pekanya Pemerintah Prabowo sekarang dibanding pemerintah pemerintah sebelumnya, tentu pandangan ini tidak bisa disalahkan juga,” ujarnya.
“Untungnya Presiden Prabowo cepat tanggap dan segera memerintahkan pada jajarannya termasuk Bahlil agar rakyat bisa mudah mengakses kembali gas melon 3 kg. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana kepatuhan Bahlil dan kelompoknya terhadap instruksi Presiden Prabowo” imbuhnya.
Dia melanjutkan, bahwa peristiwa gonjang ganjing gas melon ini bagi Prabowo bisa dijadikan sebagai sarana untuk melihat person di Pemerintahannya, bahwa siapa yang kemarin membela Bahlil, dan siapa yang menjaga marwah Presiden Prabow.
“Karena pernyataan para pejabatpun banyak yang saling bertentangan, hingga menunjukkan tidak adanya kordinasi yang baik, atau bahkan pejabatnya tidak mampu memahami dan mengantisipasi apa yang benar benar sedang terjadi” pungkasnya.
