Home News Pengamat Yakin MK akan Tolak Gugatan Pilgub Malut
News

Pengamat Yakin MK akan Tolak Gugatan Pilgub Malut

Bagikan
Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar. (Istimewa)
Bagikan

finnews.id – Pengamat Hukum Tata Negara, Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar, yakin Mahkamah Konsitusi (MK) akan tolak gugatan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) 2024 dari pasangan nomor urut 01 (Husain – Asrul), 02 (Aliong – Sahril) dan kubu 03 (MK – Bisa) terhadap pasangan nomor urut 04 (Sherly – Sarbin)

Rorano menyebut, ketiga pasangan calon tersebut mendalilkan dugaan kecurangan pilgub yang bukan merupakan wewenang MK untuk mengadili.

Sebab wewenang MK berpijak pada sangketa perselisihan hasil pemilihan bukan mengadili sangketa proses.

“Sebagian besar permohonan ketiga pasangan calon itu bukan merupakan wewenang MK untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran”. Katanya, Sabtu 1 Februari 2025.

Alumnus Doktoral Universitas Jayabaya itu mengemukakan bahwa baleid kewenangan MK yang menjadi objectum litis secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945 dan secara implisit dalam ketentuan perundang – undangan berkaitan dengan sangketa perselisihan hasil pemilihan.

Sementara pengaturan sengketa proses penyelenggaraan pemilu sebagai koreksi atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau kita lihat dalam prosesnya, laporan ataupun temuan yang di proses dibawaslu kota dan provinsi semua clear. Termasuk tidak ada gugatan di pengadilan tata usaha negara atas sengketa proses pemilihan yang terjadi”, katanya.

Hal lain berkaitan dengan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), kata Rorano, akan sangat sulit dalam pembuktiannya. Sebab tidak ada alat bukti yang memiliki dampak electoral terhadap perolehan suara Sherly – Sarbin sebagaimana yang terlihat baik dalam permohonan maupun selama sidang berlangsung.

“Belum ada satupun pasangan yang mampu mendalilkan satu pelanggaran yang berkaitan perselisihan hasil. Jadi dapat dikatakan, permohonan ketiga calon tersebut salah alamat.” terang Rorano

Ia meyakini, MK akan menolak permohonan pemohon dalam putusan dismissal atau setidaknya dalam sidang pendahuluan akan datang. (*)

Bagikan
Artikel Terkait
Jemaah Haji Indonesia.
News

Kampung Haji RI di Mekkah Terbuka untuk WNA, Tapi Utamakan Jemaah Indonesia

finnews.id – Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi akan memprioritaskan jamaah haji...

News

Pemerintah Resmi Beli Hotel di Mekkah, Bisa Tampung 4.383 Jemaah

finnews.id – Untuk mewujudkan kawasan hunian jamaah haji Indonesia di Mekah, Arab...

ilustrasi
News

Wamenag: Pemerintah Siapkan Belasan Triliun untuk Guru Keagamaan di Tahun 2026

finnews.id – Untuk menyelesaikan persoalan mendasar guru keagamaan, yang dinilai sebagai investasi...

News

Upaya Jamin Kepastian Armada dan Jadwal Penerbangan Haji, Kemenhaj Teken PKS dengan Garuda Indonesia

finnews.id – Untuk menjamin keberlanjutan layanan transportasi udara haji yang aman, nyaman,...