fin.co.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan jika pelantikan kepala daerah diundur. Sejatinya, pelantikan tersebut dilakukan pada 6 Februari 2025 mendatang.
Hal ini menyusul adanya hasil putusan sela atau dismissal yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Februari 2025.
“Yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Meski demikian, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Pasalnya, pemerintah baru akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin, 3 Februari 2025.
Tito mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar pelantikan kepala daerah dapat digelar secara efisien. Nantinya Prabowo yang akan menetapkan tanggal pelantikan tersebut.
“Beliau (Prabowo) berprinsip kalau jaraknya enggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang nonsengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujar eks Kapolri tersebut.
Meski begitu, Tito mengatakan kemungkinan pelantikan kepala daerah tersebut bisa digelar pada pertengahan bulan ini yakni antara tanggal 18, 19 atau 20 Februari 2025.
“Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 (Februari), kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” jelas dia.
