finnews.id — Pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, tenyata mendapat dukungan dari warga Desa Kohod, Kacamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Tak sedikit dari warga yang teriak meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut, dan memenjarakan pihak yang terlibat.
“Usut pagar laut biar tuntas, penjarakan yang terkait,” teriak warga Desa Kohod, dikutip pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Satu di antara warga, Eni mengaku senang Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid membatalkan SHGB dan SHM milik sejumlah pihak. Termasuk PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS).
Dia pun turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Prabowo dan Menteri ATR-BPN, Nusron Wahid yang dinilai cepat dalam menanggapi kasus pagar laut itu.
“Senang, senang sekali. Saya terima kasih ke Bapak Menteri. Terima kasih ke Bapak Bapak prabowo. Terima kasih. Saya mendukung sekali pagar laut dicabut,” tuturnya.
Sebagai warga asli Desa Kohod, Eni sangat mendukung langkah pemerintah untuk mencabut pagar laut. Sebab, pagar laut itu telah membuat para nelayan sulit untuk mencari ikan.
“Nyari nafkah, biasa dapat puluhan ribu, ratusan ribu, sekrng dapatnya kecil. sedangkan apa-apa mahal, dapat uang Rp 50 ribu nggak mencukupi biaya anak sekolah. Kebutuhan sekarang mahal,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid meninjau pagar laut di Desa Kohod, Kacamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025.
Kunjungan Nusron kali ini, untuk melihat secara langsung titik yang terdapat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), baik milik perusahaan maupun perorangan.
Nusron juga tampak ditemani Kepala Desa Kohod, Arsin saat melakukan peninjauan tersebut. Dia menegaskan, pihaknya telah membatalkan sertifikat HGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM).
Meskipun sempat terjadi perdebatan dengan Kades Arsin, terkait keberadaan HGB di area pagar laut.
Nusron mengatakan bahwa perdebatan itu berkutat pada pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dahulunya, titik pagar laut yang terdapat sertifikat HGB itu merupakan daratan. Kemudian tertutup air laut setelah terimbas abrasi.
Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB itu. Lantaran saat ini, fisik tanahnya telah hilang.
Sehingga kata Nusron, jika tanah sudah tidak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah.
“Mau Pak Lurah bilang empang. Nah yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya udah nggak ada tanahnya,” kata Nusron kepada awak media.
“Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah,” sambungnya.
Nusron menambahkan, pada peninjauan kali ini pihaknya juga turut membatalkan 50 bidang tanah yang memiliki sertifikat HGB dan SHM, di area tersebut.
“Satu satu, dicek satu-satu. Karena pengaturannya begitu. Ini aku belum tahu ada berapa itu yang jelas Hari ini ada lah. Kalau sekitar 50-an ada kali,” tukasnya. (Can)
