finnews.id – PT Intan Agung Makmur jadi sorotan gegara sengkarut pagar laut di pesisir utara Tangerang.
Setelah viral, PT Intan Agung Makmur ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.
Kepemilikan atas hak tanah yang masih berupa lautan itu sudah dibenarkan pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Perusahaan diketahui menguasai sebanyak 234 bidang SHGB dari total 263 bidang yang ditemukan di area pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Berdasarkan penelusuran, PT Intan Agung Makmur adalah perseroan tertutup dengan nomor SK Pengesahan AHU-0040990.AH.01.01. Tahun 2023 pada 27 Juni 2023.
Ketika tim Disway Group mencoba menlusuri alamat tersebut, perusahaan itu berlokasi di Jalan Inspeksi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Nomor 5, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten.
Sesampainya di lokasi itu, ternyata Jalan Inspeksi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Nomor 5 adalah Kantor Marketing Gallery PIK 2.
Tim Disway Group mencoba memasuki area kantor itu, yang bangunannya mirip sekali dengan salah satu mall besar yang ada di Jakarta.
Layaknya ingin membeli sebuah unit rumah di PIK 2, tim Disway Group disambut dengan baik oleh beberapa petugas yang ada di lokasi.
Mereka pun menyambut kami seolah-olah konglomerat yang ingin meninjau atau bahkan membeli rumah maupun ruku-ruko di kawasan PIK 2. Ramah. Dengan senyum sapa khas andalan standar operasional prosedur (SOP).
“Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?” ucap seorang petugas di pintu masuk kantor tersebut.
Kemudian, kami pun menjelaskan maksud dan tujuan untuk mencari informasi soal perusahaan Intan Agung Makmur. Yang belakangan ini viral terkait sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) dari pagar laut laut misterius di Pesisir Tangerang.
Petugas di sana pun kebingungan, pasalnya, mereka tidak mengetahui soal perusahan Intan Agung Makmur tersebut. Sebab, mereka tidak hafal satu per satu nama perusahaan yang berada dibawah PIK.
“Kita semua (nama) PT gak tahu, kita cuma penjualan dan melayani pembeli. Untuk PT mungkin yang tahu HRD, nah kalau (ketemu) HRD pakai akses. Yang bisa yang berwenang aja,” ujar salah seorang petugas yang tak mau disebutkan namanya itu.
Tak lama berselang, tim Disway Group dihampiri oleh seseorang pria yang mengaku dari pihak keamanan setempat. Dia pun menjelaskan hal serupa.
“Mohon maaf di sini itu tidak ada humasnya, jadi hanya penjualan saja. Jadi di sini tidak ada divisi pemberitaan, divisi humas,” tuturnya.
Kendati demikian, tim Disway Grup sudah berusaha menjelaskan bahwa alamat PT tersebut tercantum berada di lokasi yang saat ini adalah kantor marketing gallery PIK 2.
“Kalau di sini enggak ada, maaf. Ya ini, tidak ada kegiatan lain kecuali penjualan dan promosi,” ucapnya.
Tak berhenti di itu, kami juga dilarang mengambil gambar maupun merekam aktivitas para pekerja yang ada di kantor tersebut.
“Gausah (di foto), karena nanti kita yang menjaga, kalau saya tanggung jawab di sini, ini tanggung jawab saya memang,” unhkapnya.
“Dari manajemen tidak boleh, kan tidak ada kepentingan apa-apa, karena di sini emang pure, hanya penjualan saja, hanya penjualan, transaksi pelayanan kayak gini, orang yang datang ke sini kita jelaskan, dan lain sebagainya,” sambungnya menutup.
Sampai saat ini, alamat PT Intan Agung Makmur belum jelas keberadannya. Apakah fiktif atau memang sengaja sedang ditutupi oleh pihak manajemen. Belum jelas.
Di sisi lain, sengkarut pagar laut ini lalu diklarifikasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Politisi Golkar itu mengakui jika lahan yang kini berbentuk pagar laut itu telah memiliki SHGB sejak 2023.
Temuan ini sungguh mencengangkan, sebab aparat berwenang dalam hal ini ATR/BPN hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikangkangi korporasi.
Dugaan masyarakat pun menyeruak bila banyak pihak yang terlibat dalam praktik ilegal dalam pemanfaatan wilayah pesisir.
“Kami sampaikan kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat (hak guna bangunan) yang di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di sosial media,” kata Nusron di Jakarta, Senin 20 Januari 2025 kemarin.
Atas temuan itu, Nusron mengatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan yang mencapai 263 bidang akan ditinjau ulang.
Sertifikat itu diketahui atas nama beberapa perusahaan yakni dari PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.
Tak hanya itu, ada pula petak yang memiliki sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang.
“Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi,” katanya. (Candra Pratama)
